Koordinator Sekretariat Bawaslu Tanah Bumbu Hadiri Rapat Evaluasi dan Penguatan Manajemen SDM Kesekretariatan se-Kalimantan Selatan

Tabalong – Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Ismaul Khusna, S.Pd., S.D., menghadiri Rapat Evaluasi dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesekretariatan Bawaslu se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tabalong, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya Kusuma Putra, M.AP, dan diikuti oleh para Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Rapat ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SDM kesekretariatan sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat sinergi antar satuan kerja.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai capaian, tantangan, serta praktik baik dalam pengelolaan SDM kesekretariatan, mulai dari aspek perencanaan, penataan tugas dan fungsi, peningkatan kapasitas aparatur, hingga optimalisasi kinerja organisasi. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Selain evaluasi kinerja, kegiatan ini juga difokuskan pada penyusunan langkah-langkah strategis ke depan guna menghadapi dinamika kebijakan dan tuntutan kinerja kelembagaan yang semakin kompleks. Penguatan manajemen SDM diharapkan mampu memastikan kesekretariatan Bawaslu berjalan efektif, adaptif, serta selaras dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, Ismaul Khusna, S.Pd., S.D., menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan memperkuat pengelolaan SDM di lingkungan Bawaslu Tanah Bumbu, sehingga mampu mendukung kinerja lembaga secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu se-Kalimantan Selatan menegaskan komitmen bersama dalam membangun manajemen SDM kesekretariatan yang profesional, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi demi mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif dan terpercaya.