Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu Hadiri Konsolidasi Kehumasan Tingkat Provinsi Secara Daring

Batulicin, 18 Februari 2026 — Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu menghadiri Rapat Daring Konsolidasi Kehumasan yang diselenggarakan oleh Divisi P2H Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (18/02/2026) pukul 10.00 WITA melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh Kordiv P2H/HP2H, Kasubbag Humas, serta Staf Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Rapat konsolidasi tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, evaluasi, dan perencanaan kinerja kehumasan di tingkat kabupaten/kota.

Poin-Poin Penting Pembahasan

Beberapa hal utama yang menjadi fokus dalam rapat ini antara lain:

1️⃣ Pengisian Link Ngabuburit Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagai bagian dari optimalisasi program publikasi dan edukasi pengawasan kepada masyarakat.

2️⃣ Evaluasi Kehumasan Tahun 2025 dari Bawaslu RI, di mana secara nasional mayoritas Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami penurunan kinerja publikasi dan pemberitaan. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja kehumasan pada tahun 2026.

3️⃣ Penilaian Mandiri Kehumasan, di mana setiap Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan evaluasi internal terhadap pemberitaan serta publikasi media sosial masing-masing sebagai langkah reflektif dan perbaikan berkelanjutan.

4️⃣ Penguatan Jejaring Kehumasan, khususnya optimalisasi media sosial dan website sebagai sarana utama diseminasi informasi. Penguatan ini dinilai penting terutama dalam masa efisiensi dan periode non-tahapan, agar eksistensi dan peran pengawasan tetap tersampaikan secara konsisten kepada publik.

Komitmen Penguatan Informasi Pengawasan

Melalui konsolidasi ini, Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas publikasi, memperluas jangkauan informasi, serta menghadirkan konten yang informatif, edukatif, dan akuntabel.

Diharapkan, sinergi dan penguatan kehumasan ini mampu mengoptimalkan penyampaian informasi pengawasan kepada masyarakat secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu tetap terjaga dan semakin meningkat.