Anggota Bawaslu Tanah Bumbu Serahkan Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Tanah Bumbu Tahun 2025 kepada Bawaslu RI

Jakarta — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (HP2H), Hasminya Ningsih, S.Pd, menyerahkan secara langsung Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 kepada Bawaslu Republik Indonesia pada Rabu, 18 Desember 2025.

Laporan Akhir Kehumasan tersebut memuat capaian dan perkembangan kinerja kehumasan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu selama satu tahun penuh di sepanjang tahun 2025. Sepanjang awal hingga akhir tahun, kinerja kehumasan menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi kuantitas publikasi pada media sosial Instagram, intensitas pemberitaan pada website resmi Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, maupun pertumbuhan jumlah pengikut (followers) akun Instagram resmi sebagai indikator meningkatnya jangkauan dan efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Peningkatan kinerja kehumasan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoptimalkan peran kehumasan sebagai sarana edukasi publik, penyampaian informasi kepemiluan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kehumasan diposisikan tidak hanya sebagai fungsi pendukung, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam membangun komunikasi yang terbuka dan akuntabel dengan publik.

Kegiatan penyerahan laporan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, serta Thessa Aji Budiono, M.Pd.I., M.H, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bentuk sinergi dan koordinasi antar jajaran Bawaslu dalam memperkuat pelaksanaan fungsi kehumasan di seluruh tingkatan.

Melalui penyampaian Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2025 ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi kehumasan yang informatif, transparan, dan partisipatif, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkelanjutan.