Hasmiya Ningsih (Anggota Bawaslu Tanah Bumbu) Hadiri Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu dan Masyarakat Sipil di Bawaslu RI

Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga (HP2H), Hasmiya Ningsih, S.Pd, menghadiri kegiatan Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu dan Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada 21–23 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan perempuan pengawas pemilu dari berbagai daerah dengan elemen masyarakat sipil guna memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Konsolidasi ini juga bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas.

Mengusung tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital,” kegiatan ini menekankan pentingnya pengawasan pemilu yang responsif gender, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Transformasi digital dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, partisipasi publik, dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Hadir sebagai narasumber utama, Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam seluruh tahapan pemilu, baik sebagai penyelenggara, pengawas, maupun peserta demokrasi. Ia juga menegaskan perlunya komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender dan digital, serta memastikan pemanfaatan teknologi yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan pemilu yang partisipatif, responsif gender, serta adaptif terhadap transformasi digital. Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat peran perempuan pengawas pemilu di daerah serta berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan bermartabat.