Bawaslu Tanah Bumbu Hadiri Rakor Pengembangan SDM dan Organisasi Bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Banjarmasin — Pada Selasa, 7 Oktober 2025, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Mendorong Kinerja dan Integritas Bawaslu secara Berkelanjutan” bertempat di Hotel Rattan, Banjarmasin.

Kegiatan ini dibuka secara resmi dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalsel. Peserta Rakor meliputi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Sekretariat, staf SDM, serta perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Dari Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Tanah Bumbu beserta jajaran sekretariat. Kehadiran Bawaslu Tanah Bumbu menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta menyerap aspirasi masyarakat dalam memperkuat fungsi kelembagaan pengawasan pemilu.

“Peran Bawaslu tidak berhenti pada tahapan pemilu saja, namun terus berlanjut dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Meskipun masa jabatan Bawaslu hanya lima tahun, komitmen dalam menjaga demokrasi harus terus hidup di setiap individu pengawas pemilu,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar pengawasan dapat berjalan efektif dan sinergis di semua tingkatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Materi pertama disampaikan oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, yang membahas Catatan Strategis Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa sinergitas antara KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi.

“Tanpa lembaga yang kuat, integritas pemilu akan rapuh. Penguatan kelembagaan berarti memperkuat aturan, struktur, SDM, dan kultur organisasi agar siap menghadapi tantangan pemilu ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, materi kedua disampaikan secara daring oleh Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, yang menyoroti pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur dan adil.

“Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat serta komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas SDM, mempererat koordinasi antarjenjang, serta menjaga integritas kelembagaan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.